Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Method besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka vital issue
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi issue solving malah asik menjadi trouble getting.
The Regulation on Foundations permits international citizens together with Indonesians or in any other case to establish a foundation less than Indonesian legislation, and international foundations, i.
[twenty] Moerdani is called a navy officer who has been associated with the intelligence things to do a good deal, so his figure is frequently deemed mysterious. Moerdani was directly linked to the military operation handling the hijacking of Garuda Indonesia Flight 206 at Don Mueang Airport, Bangkok, Thailand on March 28, 1981, an party which was later documented as the very first airplane hijacking in Indonesian airline background and the very first act of jihadist terrorism in Indonesia.
Perpajakan duniawi #dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Selain itu, diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penting. Misalnya, Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata perlu mengembangkan sektor lain, seperti pertanian dan industri kreatif, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.
18/2003 on Advocates dated five April 2003 (“Legislation eighteen/2003”) and Government Regulation No. eighty three/2008 on Prerequisites and Processes for Provision of No cost Lawful Help dated 31 December 2008 (“GR 83/2008”), delegates the obligation to advocates to provide gratis (pro bono) lawful assistance to incapable justice seekers. To aid the provision of professional bono legal support far more correctly and proficiently, PERADI as being the advocacy Corporation has fashioned a Office termed Authorized Help Centre (“PBH PERADI”) in the Firm to equip its mission to help individuals that find for lawful assistance. PBH PERADI could appoint an Advocate to provide Professional bono lawful aid to incapable justice seekers, this applies Similarly to any software or ask for straight from incapable justice seekers. Moreover being an obligation, delivering Professional bono authorized assistance could also be implemented within the initiative of an advocate by itself to be a form of devotion to your community. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are recommended to provide pro bono authorized support at least 50 hours of labor on a yearly basis. This provision will be applied as considered one of the necessities to get or to resume the Advocate Identity Card (“KTPA”) and when advocates could not meet up with this requirement, then the KTPA issuance will be deferred until eventually this prerequisite is fulfilled.
Hal ini juga disampaikan oleh Awani, yang menekankan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, Baca selengkapnya informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.